ibnchannel.id – Ancaman kekerasan digital terhadap anak-anak Indonesia semakin mengkhawatirkan. Sepanjang Tahun 2024, Komisi Nasional Perempuan mencatat 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO). Angka itu meningkat 48 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 431 kasus eksploitasi anak selama Tahun 2021–2023.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyatakan Pemerintah berupaya melindungi perempuan dan anak di ruang digital dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau dikenal sebagai PP TUNAS.
“Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang cukup rentan di ruang digital. Ancaman itu bermacam-macam, kekerasan berbasis gender online, eksploitasi, perundungan siber, bahkan penyalahgunaan data pribadi,” tuturnya dalam Talkshow “Strategi Perempuan Indonesia Memanfaatkan Digitalisasi untuk Efisiensi” di Hall Dewan Pers, Jakarta Pusat, Rabu (07/05/2025).
Kepala BPSDM Kementerian Komdigi menyatakan PP Tunas akan menjadi dasar dalam memastikan keamanan akses dan layanan digital untuk anak-anak.
“PP ini sangat penting, untuk menyaring konten-konten yang berbahaya, sekaligus melindungi pelindungan data pribadi khususnya untuk anak-anak. Nah, kebijakan ini tentu menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendidik,” jelasnya dikutip dari laman resmi komdigi.
Saat ini di Indonesia terdapat 212 juta pengguna internet di Indonesia atau sekitar 74,6 persen dari total populasi, serta 143 juta pengguna media sosial. Oleh karena itu, Bonifasius Wahyu Pudjianto menilai keberhasilan implementasi PP TUNAS membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama perempuan, sebagai penggerak perubahan.
“Kami yakini perempuan Indonesia memiliki peran strategik khususnya untuk menggerakkan dalam aspek-aspek pendidikan, kemudian juga bisa terkait dengan usaha mikro maupun penggerak komunitas,” ungkapnya.
Kepala BPSDM Kementerian Komdigi mengharapkan seminar ini bermanfaat dalam membangun jejaring lintas sektor dan menggerakan kesadaran kolektif untuk menciptakan transformasi digital bersifat inklusif, berkeadilan, dan bermula dari keluarga, komunitas, hingga institusi.
“Kami mengharapkan dari kegiatan hari ini kita tidak hanya berbicara soal tantangan, tapi juga menggali strategi yang nyata bagaimana perempuan dapat memanfaatkan digitalisasi,” tuturnya.
Dalam acara ini hadir Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komdigi, Indri Angga Prabowo sekaligus istri dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Komdigi Ilma Nugrahani Ismail. Tampak hadir pula, Penasihat DWP Kebudayaan Cynthia Giring Ganesha, Penasihat DWP Kemen HAM Mutiara Mugiyanto dan Penasihat DWP KemenUMKM Novie Helvi Moraza. Sementara dari DWP Pusat hadir Ketua Bidang 1 Teti Aminudin Aziz dan Sri Hartanti Azhar. Acara tersebut juga dihadiri oleh Praktisi Literasi Digital, Marcella Zalianty sebagai narasumber.***
